, , ,

KEIKUTSERTAAN EMPATIKU DALAM PELATIHAN TOT MEMBANGUN KAPASITAS UNTUK REINTEGRASI SOSIAL

KEIKUTSERTAAN EMPATIKU DALAM PELATIHAN TOT MEMBANGUN KAPASITAS UNTUK REINTEGRASI SOSIAL
.

Ardhiana Fitriyanie Program Manager Yayasan Empatiku menghadari undangan pelatihan dari The Habibe Center pada tanggal 21-23 Februari 2024 di Four Points by Sheraton di Jakarta.

Acara ini memiliki tiga tujuan diantaranya adalah meningkatkan kemampuan trainers untuk memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk diberikan kepada ex-napiter, kemudian memberikan keterampilan untuk proses reintegrasi sosial serta dapat mengidentifikasi potensi kolobarsi antar stake-holders. Acara yang berlangsung selama tiga hari ini sangat menyenangkan dan peserta yang lebih dari 15 orang hadir datang dari berbagai lembaga diantaranya adalah dari lapisan organisasi masyarakat sipil seperti YPP, Infid, Search for Common Ground, Wahid Foundation, CDS, DASPR, FKAAI, dll. Sedangkan dari pihak instansi pemerintahan ada Kemenag, BNPT, Sentra Handayani, Densus 88 AT, Kejaksaan Agung hingga Ditjenpas.

Dinamika pelatihan ToT ini sangat menarik, peserta tidak lagi disuguhi pembekalan materi secara sepihak oleh tim THC saja, namun semua peserta diminta berkelompok dan kelompok yang terpilih harus membawakan 2-3 sesi sedangkan kelompok yang tidak mendapatkan giliran akan berperan sebagai peserta pelatihan. Dinamika ini sangat unik dan menarik, karena setiap kelompok diberikan ruang seluas-luasnya dalam membawakan sesi materi sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan oleh para kelompok yang mendapat giliran. Sehingga metode yang disampaikan setiap kelompok dapat berbeda satu dengan lainnya. Setiap kelompok tetap akan mengikuti guildeline dari modul yang sudah diberikan oleh THC namun, bagaimana dan metode apa yang digunakan serta tambahan ice breaking atau games diserahkan sepenuhnya pada masing-masing kelompok.

Metode ini berhasil memecah kebosanan dan dapat diikuti dengan baik oleh para peserta lain, sehingga para peserta yang lembaganya sudah terbiasa melakukan pelatihan kepada mitranya di lapangan dapat memperkaya wawasan dan metode pelatihan. Sedangkan lembaga yang belum pernah melakukan pelatihan dapat benar-benar belajar cara pelatihan yang fun dan tidak membosankan ketika suatu saat mereka menpatkan tugas pelatihan di lembaga masing-masing.
Modul Pelatihan Reintegrasi pendekatan Psikososial ini memiliki materi yang umum yang diperuntukan untuk conflict transformation dengan berbagai isu. Secara keseluruhan materi dalam modul ini berisi tentang Identitas Diri, Perubahan Nilai, Apresiasi, Pemimpin & Pengikut, In Group & Out Group yang mana modul ini juga sangat relevan dalam reinegrasi bagi mantan narapidana terorisme yang memiliki kesulitan untuk kembali ke masyarakat karena masih belum lepas dari kelompok radikal sebelumnya.

Empatiku melihat bahwa penggunaan modul ini bisa sangat bersinergi dengan pedoman milik Empatiku yaitu Mengenal Tanda Peringatan Dini Esktremisme Kekerasan yang sudah di launching maret tahun lalu dimana pedoman ini diperuntukan untuk masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pencegahan eksterisme berbasasi kekerasan mengarah pada terorisme dengan mampu mengenal tanda-tanda peringatannya sedini mungkin dan dapat membantu para ex-napiter untuk dapat kembali ke masyarakat. Keterkaitannya adalah sebelum mereka (ex-napiter) dapat reintegrasi ke masyarakat, warga disekitar rumahnya nanti sudah dipersiapakan dan dibekali daya tangguh dalam melawan potensi ekstremisme di lingkungan mereka dengan menggunakan berbagai prinsip dasar dalam pedoman ini diantaranya Prinsip Do No Harm, Kehati-hatian, Perlindungan HAM, Kesetaraan, Perlindungan Anak, Kesetaraan Gender, serta prinsip lainnya. Sehingga masyarakat sudah tidak ada lagi memberikan stigma dan labelisasi untuk mereka sehingga dengan penerimaan masyarakat di sekitarnya mereka mampu memisahkan diri dari kelompok lamanya (Disengagement) karena mendapat penerima dari lingkungan baru mereka dan mulai membangun kohesi sosial bersama.

/by
,

Empatiku Foundation was a resource person for the United States Institute of Peace (USIP), Washington DC at the Symposium and Launch of the RISE Action Guide

The existence of the Empatiku Foundation in carrying out various activities to prevent violent extremism through social reintegration programs is increasingly recognized internationally.

On November 17 2023, USIP invited the Empatiku Foundation to be a resource person at a one-day international symposium while hosting the launch of the RISE (The Rehabilitation and Reintegration through Individual, Social and Structural Engagement) Action Guide.

This event featured panel discussions, interactive discussions and TED talks to introduce RISE content, which discusses the policy framework needed for rehabilitation and reintegration, with program approaches at the individual, social and structural levels that provide a comprehensive response to rehabilitation and reintegration.

Empatiku Foundation is represented by Dr. Margaretha Hanita, S.H.M.Si (board member) in a reflection session at the local level with other resource persons from various countries, namely Fatima Akilu, Ph.D. Executive Director, NEEM Foundation, Cholpon OrozobekovaDirector, Bulan Institute for Peace Innovations and Sarhang Harmasaeed, Director, Middle East Programs, U.S. Institute of Peace.

The discussion panel session was hosted live by Binalakshmi Nepram, Senior Advisor on Indigenous Issues, Religion and Inclusive Societies, USIP. In the panel, Margaretha Hanita shared the Empatiku Foundation’s experience in building community resilience in Indonesia to support social reintegration through community-based early detection activities.

There are 4 pillars of community resilience in this activity, the first is building awareness of the risks of violent extremism and developing the community’s ability to recognize early signs of violence. This first pillar is put into practice by the Empatiku Foundation together with community groups consisting of the women’s group, Majlis Taklim, RT, PKK, Karang Taruna and other groups in society in 3 sub-districts in Depok and Tangerang.

The second pillar is building a case management mechanism and building a data management system for discovered cases. To date, at least 40 cases have been recorded that were detected early and handled by the Tangguh Team which has been specially trained by the Empatiku Foundation to detect early signs of violence and carry out initial treatment. The third pillar is building social cohesion and the fourth pillar is policy support.

The principle of social reintegration carried out in this activity is to separate the action from the person who is the perpetrator. The acts of violence were not approved, but the perpetrators were not expelled from the community, but were instead allowed to be reintegrated into society through a restorative approach introduced by means of dialogue involving former terrorist convicts, deportees and their families, Thamrin bomb victims, community groups and even government officials such as village heads. , sub-district head, Babinsa and Bhabinkamtibmas.

The Empatiku activities shared in the panel were welcomed by USIP and the audience as lessons learned and best practice from Indonesia because they were very relevant to the action guidelines built in RISE. This Action Guide published by USIP provides a peace-building framework for local stakeholders, policy makers, funders and implementers to support the rehabilitation of people fleeing extremist violence as well as reintegration and reconciliation with local communities.

RISE is a prosocial, community-centered approach to rehabilitation and reintegration that draws on the principles of peacebuilding and public health. The primary goal of the RISE Action Guide is to encourage behavioral change that facilitates disengagement from, and resistance to, violence by lowering barriers and opening space for sustained, positive, and inclusive engagement between people divesting from extremist violence and members and institutions local community. The symposium event closed with a friendly gathering with all participants from various countries who also shared experiences in separate discussion sessions.

/by
, ,

Terrorism Is a Serious Crime, Not an Extraordinary Crime

Head of the Terrorism Study Program at the UI School of Strategic and Globalization Studies (SKSG), Muhamad Syauqillah said, the balance of human rights protection in the context of security is an interesting study. It is also necessary to see how the restrictions on ideology encourage the crime of terrorism.

“What kind of attitude does the state have so that (ideological restrictions, -ed) are not called the state committing human rights violations,” he said.

Likewise with civil liberties such as expressing opinions and beliefs, what is the right way to regulate this. In practice, there is uncertainty, for example regarding radical terrorism content on social media which cannot be taken down. For that it is important to regulate how the state behaves.

Another issue concerns Indonesian citizens going abroad to join terrorist networks. Then repatriation or repatriation is carried out. Syauqillah said the process of repatriation, reintegration and rehabilitation was difficult. One of the reasons is that the approach between interested parties does not yet have good synergy between ministries/agencies and civil society.

It is necessary to determine which institution is in charge of the return process as well as reintegration and rehabilitation. Syauqillah has not seen the government implement adequate instruments, both procedures and human resources who handle it. One of the important policies that needs to be issued by the government is a mechanism or procedure regarding the repatriation, reintegration and rehabilitation of children affiliated with terrorism.

The deradicalization program initiated by civil society is also not integrated with similar programs carried out by ministries/agencies. As a result, the program carried out by civil society has the potential to be closely monitored by intelligence and repressed. This happens because there is no deradicalization system that is integrated between state and non-state actors. Without intending to limit the work that has been carried out so far by civil society organizations, Syauqillah is pushing for a communication mechanism to be built between the government and civil society organizations in dealing with terrorism.

Source:

https://www. Hukumonline.com/berita/a/terrorism-merupakan-kejahatan-serius–bukan-kejahatan-luar-ordinary-lt64b50aa8d1895?page=all

/by
, ,

Online pre-workshop training Session: Women Build Peace: Southeast Asia Training of Trainers (ToT) Workshop on Women, Peace and Security (WPS)

The Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) in collaboration with UN Women and supported by the Korean and Canadian Governments held a Training of Trainers workshop for members of civil society organizations on Women, Peace and Security (WPS).

The training was divided into two sessions, namely online and offline and was attended by Thailand, Vietnam, Indonesia and the Philippines. Online training will be held on 27-28 June 2023. Ardhiana Fitriyani, or who is more familiarly called Pipit, became a representative for the Empatiku foundation to take part in the Training of Trainers (ToT). Pipit took part in an online workshop that discussed the concept of “Women, Peace and Security, Legal Framework and Several Challenging” in implementing this concept in their respective countries.

This workshop consisted of two sessions and was facilitated by Maricel Aguilar. The first session discussed ‘Introduction to Gender and Peace’ which included issues of gender and sex dichotomy, protection against gender-based discrimination and violence, and human security. Then, the second session talked about ‘Gender Issues and The Role of Social Institutions’ and its relation to the impact of a gender perspective in social institutions. It contains how the dimensions of gender, issues of patriarchy and transformative masculinity affect interpersonal, internal, institutional and ideological. The online workshop session was closed with a discussion on women’s rights and gender equality in Southeast Asia and the role of the government in each country in responding to this issue.

From these activities, the participants were able to map the challenges, opportunities and implementation of women’s issues and peace. Apart from that, it also discussed the efforts of each country to advocate for gender issues in peace building. Pipit also stated that from this workshop, he could increase his knowledge of the International Legal Framework (UNSC 1325) and the Regional Framework (ASEAN RAP on WPS) and reflect on the current legal framework in Indonesia.

This online workshop is the opening and introduction for the next workshop which will be held at Sequoia Hotel, Manila, Philippines on 3-6 July.

/by
, ,

Book Launching “Guide to Recognizing Early Warning Signs of Violent Extremism”

Empatiku Foundation – BNPT – UN WOMEN

“There is no handling without prevention, both are one unit”

On March 6, 2023, the Empatiku Foundation together with the National Counterterrorism Agency (BNPT) and UN Women held the launch of the book ‘Guide to Recognizing Early Warning Signs of Violent Extremism’. The event was attended by 192 participants from various layers of stakeholders, civil society organizations and academics.

The book launch event was opened by singing the Indonesia Raya song, traditional dance performances and showing a video about community-based early detection systems in building community resilience. This video provides initial highlights on community resilience as seen from the four pillars; increased knowledge and ability to detect early warning signs, case handling mechanisms, social cohesion and legal basis.

After the opening, the event continued with a talk show and discussion. There were five speakers, namely Kombes Pol Ponco Ardani (Head of counter ideology, prevention directorate Densus 88), Dwi Rubiyanti, (WGWC steering committee and director of AMAN Indonesia), Devi Briliant (Tough Mekarjaya Team), Iman Santosa (Messager of Peace) and Annisa Noor Fadilah (Jakatarub Bandung young social activist). The speakers conveyed the various challenges and the important role of society in spreading the ideology of extremism, and shared their own experiences in efforts to fight against recruitment and radicalization by radical extremist groups. At the end of the talk show, the speakers conveyed their recommendations to stakeholders, civil society organizations and the community as a whole regarding the importance of preventing intolerance from developing into an understanding of radical extremism to terrorism and holistic cooperation between all parties.

After the opening and talkshow, the event continued with a short video showing the identification of early warning signs of violent extremism and the official launch of the book ‘Guide to Recognizing Early Warning Signs of Violent Extremism’. Mira Kusumarini as the founder and director of the Empatiku Foundation and Dwi Yuliawati Faiz, Head of the UN Women Indonesia Program, expressed their gratitude to all parties who had participated in making the book. Mrs. Dwi Yuliawati also conveyed the importance of involving women in prevention efforts. The BNPT, represented by Major General Nisan Setiadi, S.E, as deputy 1, also conveyed the urgency of public awareness and the importance of this guidebook which contains the basic principles of early detection of signs of violence-based extremism while also considering the issues of children and women. Furthermore, in order to broaden the dissemination of this book, Mr. Nisan has communicated with the FKPT Depok and Banten, one of which is regarding future follow-up plans. Finally, the event ended with a closing by the committee.

About the book ‘‘A Guide to Recognizing the Early Warning Signs of Violent Extremism’

This guidebook reviews what behaviors are important to recognize as early warning signs and what follow-up handling and prevention can be carried out by not only the government and non-governmental organizations but also society in general. So far, the prevention aspect of the issue of violence-based extremism has not been widely discussed and tends to focus on handling when acts of violence occur. One problem that also arises is the aspect of community resilience and sensitivity to the growth of ideologies that lead to violent extremism. This is one of the current factual challenges. Therefore, it is hoped that this guidebook will serve as a reference for all parties, including the entire community, to recognize early warning signs, including children and women who are starting to be ‘glanced at’ by radical extremist groups to be involved in their actions. Prevention is part of treatment and vice versa. Both become one unit so it is necessary to get the attention of various parties, including the community and stakeholders.

DOWNLOAD BOOK HERE!
/by